Penyaluran Beasiswa Kaltim Tuntas Jadi Temuan BPK, DPRD Kaltim Dorong Lakukan Evaluasi pada Program Baru
SOROTMATA.ID – Komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam mengawal sektor pendidikan kembali ditunjukkan melalui sikap tegas terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
Disampaikan Anggota Komisi V DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan keprihatinannya atas hasil audit BPK yang menemukan adanya sisa anggaran tak terserap hingga Rp3,5 miliar serta penyaluran beasiswa kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria.
DPRD Kaltim menilai, hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pendataan dalam penyaluran dana pendidikan.
Oleh karena itu, dewan mendorong evaluasi menyeluruh dan perbaikan mekanisme sebelum program pengganti, yakni Gratispol, dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Dalam penyampaian BPK, ada temuan tidak optimalnya anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas. Sisa dana mencapai Rp3,5 miliar, dan ada penyaluran ke siswa yang tak memenuhi kriteria,” ungkap Agus usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya, Agus menegaskan bahwa capaian itu tak boleh menutupi fakta adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK.
“Kita tetap mengapresiasi WTP. Tapi temuan itu jadi peringatan serius. Tugas kita di DPRD adalah mengawasi, agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Agus, ketidaksesuaian penerima beasiswa dengan kriteria menunjukkan lemahnya validasi dan seleksi penerima manfaat.
Ia mendesak Inspektorat melakukan audit internal, termasuk memastikan jika memang terjadi kesalahan, maka dana harus dikembalikan.
“Kalau ada kekeliruan, harus segera dikoreksi. Kalau perlu, dilakukan pengembalian dana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kesalahan di masa lalu tidak kembali terulang dalam program pengganti BKT, yaitu Gratispol, yang saat ini tengah memasuki tahap awal pelaksanaan.
“Gratispol jangan sampai mengulangi kesalahan serupa. Ini program penting untuk masa depan anak-anak Kaltim. Harus dijalankan lebih transparan, akuntabel, dan menyentuh mereka yang benar-benar butuh,” pungkasnya.
(ADV/*)
