Komisi II DPRD Kaltim Desak Evaluasi Total Pengelolaan Alur Sungai Usai Tabrakan Kapal di Jembatan Mahakam I
SOROTMATA.ID – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan alur Sungai Mahakam setelah kembali terjadi insiden tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam I, Sabtu (26/4/2025) malam kemarin.
Insiden ini diduga akibat tali penarik (towing) kapal tongkang pengangkut batubara putus, menyebabkan kapal kehilangan kendali dan menghantam pilar jembatan.
Kepada awak media, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin, mengungkapkan kejadian ini sebagai bentuk nyata kegagalan manajemen keselamatan pelayaran oleh pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo.
“Pejabat KSOP kali ini gagal menjalankan tugasnya, wajib sudah mengundurkan diri para pejabatnya. Pelindo pun juga demikian,” ungkapnya. Selasa (29/4/2025).
Selain itu, Ayub sapaan karibnya menyebutkan kejadian tersebut bukan insiden pertama di tahun 2025. Pasalnya, pada bulan Februari 2025 lalu kapal tongkang bermuatan kayu juga menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam I hingga rusak berat. Akibatnya, hingga kini pilar jembatan tersebut tak memiliki peredam benturan.
“Belum genap tiga bulan, kejadian serupa terulang. Ini menunjukkan tidak ada perbaikan sistem,” ucapnya.
Untuk itu, politisi dari partai Golkar itu menyarankan agar pengelolaan alur lalu lintas sungai diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Menurut Ayub, selama ini pihak jasa kemaritiman, baik KSOP maupun Pelindo, tidak terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Ganti yang lebih profesional dan dapat bekerjasama dengan Pemprov serta masyarakat, agar bisa menerima saran, kritik serta masukan,” pungkasnya.
(ADV/*)
