Tanggapi Soal Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Tidak Perlu Mendesak Presiden Jokowi
SOROTMATA.ID – Partai Amanat Nasioal (PAN) turut memberikan tanggapan terkait dengan isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet.
Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.
Lanjut Saleh mengatakan, tidak perlu ada desakan kepada Jokowi untuk segera merombak menterinya.
“Kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (27/12).
Saleh juga mengatakan mengatakan, perombakan kebinet merupakan hak prerogatif presiden Jokowi. Oleh karenanya, Presiden Jokowi bisa kapanpun untuk melakukan perombkan kabinet.
Bahkan kata dia, menteri bisa dicopot tanpa alasan kinerja, tetapi bisa alasan politik.
“Bahkan, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden,” ujarnya
PAN belum mendapatkan informasi kapan dilakukan reshuffle. Sebab saat ini masih menjadi isu di media, Jokowi belum tegas menyampaikan kapan akan reshuffle.
“Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat,” kata Saleh.
Sebelumnya presiden Jokowi memberi sinyal akan melakukan perombakan kebinet sebelum 2024 mendatang.
Sinyal ini disampaikan Jokowi merespon soal survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet.
“Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan),” ucap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).
Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya tersenyum ketika kembali ditanyakan mengenai hal itu. “Ya nanti,” ucap Jokowi singkat.
Hal ini lantas mendaparkan tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat
Djarot meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
(*)
