Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Soroti Defisit APBN dan Lonjakan Harga Minyak Dunia
SOROTMATA.ID – Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas memicu kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal nasional. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan perhatian khusus terhadap potensi membengkaknya defisit APBN tahun 2026 yang terproyeksi mencapai angka 3,18 hingga 4 persen.
Lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi faktor utama yang menambah beban pengeluaran negara. Eddy menilai tim ekonomi pemerintah perlu segera merumuskan langkah taktis guna menjaga stabilitas ekonomi tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat luas.
Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah
Sejak awal konflik pecah, Wakil Ketua MPR ini telah mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia memandang bahwa kenaikan harga migas, pelemahan kurs Rupiah, dan potensi gangguan pasokan impor merupakan ancaman nyata bagi kesehatan fiskal Indonesia.
“Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk melewati gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).
Eddy mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi dalam memproyeksikan dampak perang terhadap postur APBN. Menurutnya, pemerintah memiliki opsi hukum untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna memperlebar batas defisit di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Risiko Peringkat Utang dan Pilihan Kebijakan
Meski ruang regulasi tersedia, Wakil Ketua MPR mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent). Pengelolaan anggaran yang kurang cermat berisiko menurunkan peringkat utang (sovereign rating) Indonesia di mata internasional.
Pemerintah kini menghadapi dua pilihan kebijakan yang cukup menantang. Opsi pertama adalah melakukan penghematan dengan memangkas sejumlah kegiatan yang dibiayai negara. Eddy menekankan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah harus tetap menyediakan bantalan sosial seperti Bansos, BLT, dan subsidi listrik untuk pengguna 450 serta 900 kVA. Langkah ini sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi,” jelas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
Opsi kedua adalah menarik pinjaman baru untuk menutup celah defisit. Namun, Eddy memberikan catatan bahwa penurunan credit rating akan membuat biaya pinjaman atau cost of funds menjadi lebih mahal bagi pemerintah.
Prioritas Penggunaan Anggaran dan Ketahanan Energi
Berkaca pada pengalaman masa pandemi COVID-19, Wakil Ketua MPR optimistis Indonesia mampu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendorong tim ekonomi untuk segera menentukan prioritas belanja negara karena ruang fiskal yang saat ini cenderung terbatas.
Setiap Rupiah yang keluar dari kas negara harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain masalah anggaran, Eddy menyoroti pentingnya solusi atas disrupsi rantai pasok logistik dan energi yang mungkin terjadi akibat ketegangan global.
Sebagai langkah jangka panjang, Eddy menyarankan pemerintah untuk lebih mengutamakan keandalan pasokan (reliability) daripada sekadar ketersediaan (availability). Ia mendorong percepatan transisi energi dan peningkatan produksi minyak dan gas (lifting) nasional untuk memperkokoh ketahanan energi Indonesia secara mandiri.
(Redaksi)
