Presiden Prabowo Perkuat Dialog dengan Ulama, Bahas Peran Indonesia dalam Diplomasi Perdamaian Dunia

SOROTMATA.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan tokoh agama. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan silaturahmi bersama para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para ulama. Berbagai isu strategis turut jadi pembahasan dalam pertemuan ini, mulai dari perkembangan dalam negeri hingga dinamika geopolitik global yang tengah menjadi perhatian dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai peran Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah, menurutnya, terus berupaya memperkuat jalur diplomasi serta membangun komunikasi dengan berbagai negara untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian global.

Penjelasan Muhadjir Effendy tentang Board of Peace

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memaparkan latar belakang keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP).

Menurut Muhadjir, Presiden menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba. Sebaliknya, langkah tersebut telah melalui proses komunikasi panjang dengan sejumlah pemimpin negara, khususnya di kawasan Teluk.

“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan di BoP tidak serta-merta. Sudah melalui proses yang panjang dan dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara di wilayah tersebut, terutama kawasan Teluk, hingga akhirnya sepakat untuk bergabung,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum tersebut. Langkah tersebut, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita. Terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia.

“Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah sampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Sikap Pemerintah terhadap Kritik

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang Indonesia tempuh dalam mendorong perdamaian.

“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.

Pandangan PBNU tentang Peran Indonesia

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ia bahkan menilai bahwa forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.

“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.

Menurut Yahya, meskipun forum tersebut masih dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang besar bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan.

“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelasnya.

(*)