Pemerintah Wacanakan Penutupan Prodi yang Tak Relevan, DPR Minta Kajian Mendalam
SOROTMATA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai sudah tidak relevan.
Wacana ini lantas menuai kritik dari berbagai pihak salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian
Ia menilai alasan pemerintah yang menyebut prodi tidak relevan dengan kebutuhan industri tidak sepenuhnya tepat.
Menurut Lalu, pemerintah justru perlu mengoreksi kondisi industri nasional sebelum mengambil langkah drastis terhadap dunia pendidikan.
Ia menegaskan bahwa relevansi sebuah prodi tidak bisa hanya diukur dari kondisi industri dalam negeri saat ini.
“Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya,” kata Lalu saat dihubungi, Selasa (28/7).
Relevansi Prodi Tidak Bisa Dilihat Secara Sempit
Lalu menilai pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan dengan menganggap prodi tertentu tidak relevan. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas dibanding kebutuhan industri jangka pendek.
Ia menjelaskan bahwa banyak program studi justru dirancang untuk menjawab tantangan global dan perkembangan masa depan. Oleh karena itu, menutup prodi hanya karena belum terserap di pasar domestik bisa menjadi langkah yang keliru.
Dalam pandangannya, pemerintah harus mempertimbangkan potensi global serta peluang jangka panjang sebelum memutuskan kebijakan besar di sektor pendidikan tinggi.
Pemerintah Diminta Tidak Gegabah
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, penutupan prodi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan nasional. Dampaknya akan dirasakan oleh mahasiswa, dosen, hingga arah riset di Indonesia.
“Perlu kajian yang benar-benar mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan masa depan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang,” katanya.
Industri Dinilai Sulit Diprediksi
Lalu juga menyoroti dinamika perkembangan industri yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Ia menilai pemerintah tidak bisa memastikan sektor mana yang akan berkembang pesat di masa depan.
“Pertumbuhan industri sangat dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tren industri saat ini.
Dorong Lahirnya Industri Baru
Selain menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri, Lalu meminta pemerintah mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem industri baru di dalam negeri. Ia menilai langkah tersebut lebih strategis dibanding sekadar menutup prodi yang dianggap tidak relevan.
Menurutnya, hubungan antara pendidikan dan industri harus bersifat dua arah. Pendidikan tidak hanya mengikuti kebutuhan industri, tetapi juga harus mampu mendorong lahirnya sektor-sektor baru.
Dengan demikian, Lalu berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih visioner dan tidak hanya berorientasi pada kondisi saat ini. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait prodi harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mengkaji ulang program studi (prodi) di perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Kebijakan tersebut muncul seiring tingginya angka lulusan dari sejumlah prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan penyesuaian terhadap prodi di berbagai universitas. Ia menyebut, langkah ini bertujuan agar lulusan memiliki peluang kerja yang lebih besar setelah menyelesaikan pendidikan.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri.
Oversupply Lulusan Jadi Sorotan
Badri mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama pendidikan tinggi saat ini adalah kelebihan pasokan lulusan pada bidang tertentu. Ia menyoroti program studi kependidikan sebagai contoh paling nyata dari kondisi tersebut.
Menurutnya, jumlah lulusan keguruan setiap tahun mencapai angka yang sangat tinggi dibandingkan kebutuhan riil di lapangan kerja.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan bahwa kebutuhan tenaga guru sebenarnya jauh lebih kecil. “Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” imbuhnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara jumlah lulusan dan daya serap industri atau sektor kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang akhirnya tidak bekerja sesuai bidang studinya, bahkan menganggur.
(*)
