Jelang Peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Monas
SOROTMATA.ID – Hari Buruh dirayakan pada 1 Mei setiap tahunnya. Peristiwa ini mengacu dengan peristiwa mogok kerja di Amerika Serikat pada 1 Mei 1886 silam.
Saat itu para buruh memperjuangkan haknya atas kondisi kerja yang lebih manusiawi.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.
Ia mengatakan agenda tersebut sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat hubungan dengan para pekerja di Indonesia.
Qodari menekankan bahwa kehadiran Presiden menunjukkan sikap pemerintah yang ingin berdiri bersama buruh, bukan berhadap-hadapan dengan mereka.
Ia juga menilai pemerintah memandang kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha sebagai dua hal yang saling berkaitan.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Bersama Buruh
Qodari menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan kelompok pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung tenaga kerja di berbagai sektor.
“Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta,” kata Qodari, mengutip keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).
Pemerintah mendorong dialog antara pekerja, pengusaha, dan negara agar seluruh kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan seimbang. Dalam pandangan pemerintah, stabilitas dunia usaha juga menentukan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan buruh di Indonesia.
Kekhawatiran Buruh di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Menjelang Hari Buruh, pemerintah mencatat meningkatnya kekhawatiran di kalangan pekerja. Qodari menyebut berbagai isu seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi menjadi perhatian utama buruh saat ini.
Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu direspons secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat pekerja. Dalam situasi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional.
Qodari menegaskan bahwa pemerintah memahami situasi tersebut dan tidak mengabaikannya. Ia menyebut negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan perlindungan yang layak.
“Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” katanya.
Negara Dorong Keseimbangan Dunia Kerja dan Usaha
Pemerintah menilai hubungan antara buruh dan pelaku usaha harus berjalan secara harmonis. Qodari menjelaskan bahwa kedua pihak tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung dalam ekosistem ekonomi nasional.
Pemerintah mendorong kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga agar dunia usaha tetap tumbuh.
Dengan begitu, penciptaan lapangan kerja baru dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Melalui momentum Hari Buruh 2026, pemerintah berharap dialog antara semua pihak dapat semakin terbuka. Kehadiran Presiden Prabowo di Monas juga diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi buruh secara langsung.
Qodari menjelaskan, pemerintah percaya bahwa kesejahteraan pekerja dan kesehatan dunia usaha tidak saling bertentangan.
Dia menekankan, pekerja dan pemilik usaha memiliki tujuan yang sama, serta saling membutuhkan.
“Kalau dunia usahanya enggak sehat, enggak bisa gajian ya, demikian pula sebaliknya,” ucap dia.
(*)
