Bawaslu Nilai Safari Politik Anies Tak Etis, NasDem Beri Tanggapan Tegas
SOROTMATA.ID – Safari politik bakal calon presiden dari partai NasDem, Anies Baswedan turut mendapatkan tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Bawaslu menilai safari politk Anies Baswedan memang kurung etis dan dapat dipandang menjadi kampanye terselubung.
Kegiatan itu juga terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
“Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024,” tulis Bawaslu lewat siaran pers diterima, Jumat (16/12).
Safari politik, lanjut Bawaslu, hakikatnya memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan calon presiden yang akan diusung.
Meski dinilai kurang etis, namun bawalu mengatakan safari politik yang dilakukan Anies sebelum masa kampanya adalah sah asalkan ditempuh dengan cara yang sesuai dengan UU Pemilu.
“Bahwa semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye,” tegas Bawaslu.
Penyataan Bawaslu ini lantas mendatapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali.
Ahmad Ali meminta Bawaslu mencabut pernyataan yang menyebut Anies Baswedan tidak etis dan melakukan kampanye curi start bakal calon presiden 2024 dalam kegiatan di Aceh beberapa waktu lalu.
Lanjut Ali mengatakan Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu, bukan pengawas etik.
“Etik mana yang dilanggar, saya minta Puadi (anggota Bawaslu) cabut pernyataan itu, dia justru enggak etis menyatakan itu. Bukan wewenang Bawaslu menyatakan itu,” kata Ali dilansir dari CNNIndonesai.
Ia menyatakan Bawaslu hanya punya hak untuk mengawasi tahapan pemilu, peserta pemilu, partai politik hingga calon, jika sudah ditetapkan.
Di sisi lain, ia menyebut Anies juga memiliki hak sebagai rakyat untuk bersosialisasi.
“Suruh belajar lagi, atau mungkin Puadi (Anggota Bawaslu) bawa pesan siapa, bawa kepentingan siapa yang dia omongin, kepentingan rakyat atau kepentingan siapa. Kalau kepentingan rakyat, mestinya ini adalah hak rakyat untuk melakukan sosialisasi,” kata dia.
Ia mengatakan pihaknya dan Anies masih akan terus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah meski ada preseden dilaporkan seperti kegiatan di Aceh.
“Orang lain pun yang ingin jadi calon presiden harusnya juga melakukan hal yang sama supaya masyarakat mengenalnya,” kata Ali.
(*)
