NASIONAL

KPK Ungkap Modus Dugaan Pengaturan Proyek Pengadaan Dana Kebencanaan BNPB

SOROTMATA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Praktik yang tengah diusut penyidik itu diduga melibatkan pengaturan perusahaan pelaksana proyek, pemberian komisi kepada pejabat, hingga penggelembungan harga pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasety, mengatakan penyidik menemukan dugaan penggunaan perusahaan pinjaman atau praktik pinjam bendera dalam proses pengadaan.

Perusahaan yang tercatat mengikuti pengadaan diduga bukan pihak yang sebenarnya mengerjakan proyek. Pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Perusahaan Diduga Sudah Mendapat Jatah Proyek

KPK juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Dalam praktik tersebut, perusahaan yang mendapatkan proyek diduga memiliki komitmen untuk menyerahkan sejumlah uang kepada oknum pejabat BNPB.

Modus ini menjadi salah satu perhatian penyidik karena berpotensi menunjukkan adanya pengaturan pemenang proyek sebelum proses pengadaan berjalan secara semestinya.

“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB,” lanjut Budi.

Selain mengusut dugaan pemberian fee, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga praktik mark-up tersebut menjadi salah satu cara untuk menghasilkan keuntungan ilegal yang kemudian disalurkan kepada pihak tertentu.

“Kemudian, ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB, termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini,” imbuhnya.

Penyidik kini menelusuri aliran uang yang dikelola oleh pihak-pihak terkait. KPK ingin memastikan penggunaan dana tersebut, termasuk siapa saja yang diduga menerima manfaat dari praktik penyimpangan pengadaan.

Mantan Kepala BNPB Diperiksa Bersama Puspom TNI

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Pemeriksaan berlangsung melalui kerja sama penyidik KPK dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada pekan sebelumnya.

KPK menegaskan bahwa Suharyanto menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB,” kata Budi.

“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” lanjutnya.

Penyidik tidak hanya meminta keterangan Suharyanto. KPK juga memeriksa seorang deputi BNPB yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif serta salah satu Korsespim atau koordinator keprotokolan di lingkungan BNPB.

Ketiganya dimintai keterangan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama proses penunjukan langsung vendor atau perusahaan penyedia.

KPK Telusuri Dugaan Benturan Kepentingan

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami kemungkinan benturan kepentingan yang memengaruhi penentuan perusahaan pelaksana proyek. KPK menduga sejumlah pihak memanfaatkan mekanisme pengadaan untuk mengatur perusahaan yang memperoleh pekerjaan sekaligus membuka peluang pemberian kickback.

“Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya,” tutur Budi.

KPK memastikan koordinasi dengan TNI terus berjalan untuk memperkuat proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi yang berasal dari lingkungan militer.

“Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu. Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini,” imbuhnya.

Adik Mantan Kepala BNPB Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan DSP kebencanaan ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka. Bima diketahui merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menyebut Bima diduga ikut terlibat dalam pengadaan yang dilakukan BNPB. Penyidik kini terus mengembangkan perkara dengan menelusuri hubungan perusahaan-perusahaan pelaksana proyek, dugaan pengaturan penunjukan langsung, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik kickback.

(*)

1.137 Tayangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *