Samarinda Masih Dibayangi Kekeringan, Status Tanggap Darurat Diperpanjang hingga 16 November
SOROTMATA.ID – Ancaman kebakaran lahan dan kabut asap masih membayangi Kota Samarinda, Kalimantan Timur, meski hujan mulai turun dengan intensitas rendah.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Samarinda kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan selama 28 hari, terhitung 20 Oktober hingga 16 November 2026.
Keputusan ini menjadi perpanjangan keempat sekaligus periode terlama sejak status tanggap darurat pertama kali berlaku pada 25 Agustus 2026.
Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah mempertimbangkan kondisi cuaca, luas kebakaran lahan, gangguan pasokan air bersih, serta dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi perpanjangan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berdasarkan sejumlah temuan di lapangan.
“Kita memberikan masukan kepada Pak Wali berkaitan dengan rencana perpanjangan tanggap darurat ke-4 ya, dan didasari dengan beberapa fenomena di lapangan,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).
Kebakaran Lahan Capai 732 Hektare
Suwarso menjelaskan, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dasar perpanjangan status darurat. Dalam rapat sebelumnya, BMKG memperkirakan curah hujan di Samarinda baru kembali normal pada pertengahan November.
Meski hujan mulai turun, Samarinda masih tergolong terlambat memasuki musim hujan. Kondisi ini membuat potensi kebakaran lahan tetap tinggi.
Saat ini, kejadian kebakaran terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Sambutan, Palaran, dan Samarinda Utara. Walaupun sebaran wilayah terdampak semakin terbatas, luas lahan yang terbakar justru terus bertambah.
Dalam satu kejadian, api dapat membakar lahan seluas 20 hingga 23 hektare. Petugas juga kerap menemukan beberapa titik api dalam satu lokasi.
“Sampai dengan tanggal kemarin itu yang sudah terbakar itu kurang lebih 732 hektare,” katanya.
BPBD mencatat sekitar 300 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar mencapai 732 hektare. Petugas masih berjibaku memadamkan api, bahkan hingga dini hari dan pagi hari, untuk mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.
Pasokan Air Bersih Masih Terganggu
Selain kebakaran, intrusi air laut masih mengganggu pasokan air bersih dari sejumlah intake PDAM, yakni Ulu Atas, Selili, Bantuas, Palaran, dan Kalhol.
Pemerintah tetap menyalurkan air untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, atas permintaan camat dan lurah, aliran dari intake yang terdampak intrusi air laut tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan nonkonsumsi, seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Hingga 20 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan 486 ritase air bersih dengan total volume 2.497.500 liter.
“Sampai dengan kemarin itu distribusi air kita itu 486 retase dengan jumlah liternya itu Rp2.497.500 liter. Itu yang sampai dengan hari kemarin tanggal 20 ya,” ungkapnya.
Kabut Asap Picu Kekhawatiran Kesehatan
Kondisi kualitas udara yang fluktuatif juga menjadi perhatian pemerintah. Pada 21 Oktober, alat pemantau di Taman Segiri dan Bandara APT Pranoto mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat.
Kabut asap masih memengaruhi jarak pandang yang berkisar dua kilometer. Meski demikian, Suwarso mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai dampak asap terhadap kesehatan.
“Bagaimanapun juga masih terjadinya penyakit ISPA ya, dampak dari kabut asap ini,” tuturnya.
Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 8.193 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 19 Oktober 2026. Data tersebut turut memperkuat rekomendasi BPBD untuk memperpanjang status tanggap darurat.
Suwarso menilai, perpanjangan status memungkinkan pemerintah mengerahkan berbagai unsur secara lebih cepat dan terkoordinasi. Upaya pemadaman, distribusi air bersih, serta penanganan dampak kabut asap pun dapat terus berjalan selama masa darurat.
“Setiap hari bisa kita padamkan walaupun sampai dini hari dan sampai pagi hari,” pungkasnya.
(*)
