Tito Karnavian Tekankan Peran Forkopimda dalam Mendukung Pembangunan Daerah
SOROTMATA.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan pengarahan di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Pada kesempatan ini, Tito menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” ujar Tito dalam arahannya di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Kedua wilayah ini menjadi pusat berbagai aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” tegasnya.
Dengan jumlah penduduk yang besar dan peran vital dalam roda pemerintahan, stabilitas di Jawa dan Bali akan sangat menentukan arah pembangunan nasional.
Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai Fondasi Pembangunan
Tito mengingatkan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Ia mencontohkan, berbagai peristiwa kerusuhan di sejumlah daerah sebelumnya telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun, menurutnya, bisa memengaruhi efektivitas pemerintahan. Karena itu, Forkopimda diminta memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal, agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Selain menekankan soliditas Forkopimda, Tito juga meminta pemerintah daerah menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting menjaga kerukunan sosial.
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat,” pungkasnya.
Ia mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki ruang fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung kegiatan FKUB. Dengan demikian, FKUB dapat berfungsi optimal sebagai wadah dialog dan pencegahan konflik berbasis agama.
Berdasarkan pengalaman, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat mengatasi persoalan. Tito menekankan pentingnya komunikasi intensif antar pimpinan daerah, baik dalam forum resmi maupun pertemuan informal.
Dengan komunikasi yang terjalin baik, Forkopimda dapat merespons isu-isu lokal secara cepat dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.
(*)
