Jelang Aksi 21 April di Kaltim, 2.263 Personel Gabungan Disiagakan
SOROTMATA.ID – Aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada 21 April 2026 Kaltim.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di dua titik utama, yakni Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor DPRD Kaltim.
Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di GOR Segiri Samarinda pada Senin (20/4/2026) sore. Apel ini melibatkan aparat gabungan sebagai bagian dari finalisasi persiapan di lapangan.
Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, menyampaikan bahwa seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga strategi pengendalian situasi di lapangan.
“Pada tanggal 21 April 2026 direncanakan akan ada aksi di dua lokasi utama. Hari ini kita melakukan finalisasi seluruh kesiapan, baik personel maupun teknik pengamanan,” ujar Endar usai apel.
Kedua lokasi yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa aksi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari aparat keamanan.
Dalam pengamanan kali ini, jumlah personel yang diterjunkan mencapai 2.263 orang. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan rencana awal sekitar 1.700 personel. Penambahan ini dilakukan setelah mempertimbangkan dinamika situasi dan potensi kerawanan di lapangan.
Personel yang dilibatkan merupakan gabungan dari unsur kepolisian, TNI, serta instansi pendukung lainnya. Penempatan pasukan akan dilakukan secara proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing titik pengamanan.
Pendekatan Humanis dan Preventif Dikedepankan
Endar menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengamanan aksi tetap mengedepankan prinsip humanis dan preventif. Aparat diminta untuk tidak bersikap konfrontatif, selama tidak terjadi pelanggaran hukum atau gangguan terhadap ketertiban umum.
“Paradigma kita jelas, pengamanan dilakukan secara humanis. Kita ingin memastikan aksi berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Upaya represif hanya menjadi pilihan terakhir jika memang diperlukan,” tegasnya.
Selain kesiapan personel, aparat juga melakukan langkah antisipatif dengan memasang pagar kawat berduri di sejumlah titik strategis. Langkah ini, menurut Kapolda, merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pemasangan pagar tersebut adalah langkah preventif. Jika tidak ada niat buruk, tentu tidak akan menjadi masalah,” ujarnya.
Meski demikian, penggunaan kekuatan seperti gas air mata tetap berada dalam skema pengamanan berjenjang. Artinya, tindakan tersebut hanya akan digunakan jika situasi benar-benar membutuhkan, sesuai dengan standar operasional prosedur.
Sinergi TNI-Polri Perkuat Pengamanan
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono, menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung pengamanan. Ia menyebutkan bahwa sekitar 70 personel telah disiapkan secara khusus, dengan dukungan tambahan dari satuan di bawah komando seperti Korem, Kodim, dan Batalyon 611.
“Kami siap memberikan bantuan kepada Polri jika dibutuhkan. Pendekatan tetap humanis, namun kami juga siap secara represif jika situasi mengharuskan,” ujarnya.
Keterlibatan TNI ini menjadi bagian dari sinergi lintas institusi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, khususnya dalam menghadapi aksi massa yang berpotensi melibatkan jumlah peserta besar.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, termasuk koordinator aksi, untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya demonstrasi. Ia menekankan agar aksi tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain yang dapat merusak tujuan utama penyampaian aspirasi.
“Kami mengimbau agar semua pihak bertanggung jawab. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi aksi untuk kepentingan lain yang justru merugikan semua pihak,” katanya.
Imbauan Jaga Ketertiban dan Hindari Provokasi
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial. Disinformasi dinilai dapat memperkeruh suasana dan memicu konflik yang tidak perlu.
Pengamanan aksi 21 April ini menjadi perhatian serius aparat, mengingat besarnya potensi mobilisasi massa serta sensitivitas isu yang diangkat. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara pengamanan dan penghormatan terhadap hak demokrasi menjadi kunci utama.
Di sisi lain, aparat juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dapat tersampaikan kepada pihak yang dituju. Fasilitasi komunikasi antara perwakilan massa aksi dengan instansi terkait menjadi bagian dari strategi pengamanan yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga substansi demokrasi.
Dengan seluruh kesiapan tersebut, aparat berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum. Stabilitas keamanan di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, tanpa mengurangi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara sah.
“Intinya, kita ingin semua berjalan baik. Aspirasi tersampaikan, keamanan terjaga, dan masyarakat tetap merasa aman,” pungkasnya.
(tim redaksi)
