DPRD Kaltim Dorong Pemprov Tambah Anggaran untuk Perbaikan Jalan di Paser dan PPU
SOROTMATA.ID – Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah provinsi untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran berikutnya untuk mempercepat pembangunan jalan di kawasan ini.
Sebab kata dia, dua kabupaten ini merupakan daerah strategis yang menyangga langsung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Abdurahman lantas menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan jalan di PPU dan Paser yang menurutnya tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan.
“Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN” kata Abdurahman.
Wakil ketua fraksi PKB DPRD Kaltim ini lantas mengatakan percepatan pembangunan jalan bukan hanya soal tuntutan masyarakat loka.
Namun lebih dari itu jalan di kawasan tersebut akan berdampak langsung pada kesiapan logistik, konektivitas, dan mobilitas untuk mendukung kawasan IKN.
Abdurahman menilai perlambatan pembangunan infrastruktur di PPU dan Paser bisa berimbas langsung terhadap kecepatan pengembangan kawasan ibu kota negara baru.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat & pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya. KK
Di Paser, saat ini hanya dua ruas jalan yang berstatus provinsi, yaitu Janju-Jone-Pondong Baru dan Kerang Tanjung Aru.
Meskipun kondisinya sudah hampir mantap, masih ada delapan ruas jalan lain yang belum tersentuh secara maksimal karena tidak masuk dalam skema kewenangan provinsi.
“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun menurut data dari Dinas PU Paser,” ujarnya.
Di PPU, ruas jalan pendekat Ambulu-Minung juga menjadi perhatian. Walau sudah dilakukan perbaikan, kualitas jalan masih belum optimal dan memerlukan dukungan tambahan. Abdurahman menekankan pentingnya konsistensi dukungan anggaran dari provinsi, khususnya untuk memperkuat wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN.
“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” tandasnya.
(ADV/*)
