Presiden Mongolia Siap Lepas Jabatan, Oposisi Desak Investigasi Dugaan Korupsi
SOROTMATA.ID – Gejolak politik melanda Mongolia setelah Presiden Khurelsukh Ukhnaa menyatakan kesediaannya mundur dari jabatan di tengah mencuatnya tuduhan korupsi dan nepotisme terhadap partai penguasa.
Keputusan tersebut diambil menyusul tekanan oposisi yang meminta dugaan penyimpangan keuangan, khususnya di sektor pertambangan, diusut secara menyeluruh.
Ukhnaa menyampaikan sikap tersebut pada Selasa (17/11). Dia mengaku menerima tuntutan Partai Demokrat agar melepaskan jabatan presiden sehingga proses penyelidikan dapat berlangsung dan kebenaran terungkap.
“Partai Demokrat mengatakan saya harus mengundurkan diri dari tugas saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini,” kata Khurelsukh Ukhnaa, dikutip Reuters.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ukhnaa menerima desakan Partai Demokrat untuk melepaskan jabatan selama proses pengungkapan dugaan korupsi berlangsung. Langkah itu juga membuka jalan bagi penyelidikan yang diminta pihak oposisi.
“Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menjalani penyelidikan dan kehormatan saya akan dipulihkan,” ujarnya.
Melalui pernyataan tersebut, Ukhnaa menegaskan komitmennya untuk menghadapi proses hukum dan membantah tuduhan yang menyeret namanya. Dia juga berharap penyelidikan dapat memulihkan reputasinya sebagai kepala negara.
Oposisi Soroti Dugaan Korupsi dan Nepotisme
Partai Demokrat menuding pemimpin Partai Rakyat Mongolia (MPP), partai yang berkuasa, terlibat praktik korupsi dan nepotisme. Oposisi juga mendesak pembentukan komite penyelidikan khusus di parlemen untuk menelusuri aliran keuangan dari sektor pertambangan.
Ukhnaa menilai tuduhan tersebut bertujuan mencemarkan nama baik dan menghina presiden. Meski demikian, dia berkomitmen bekerja sama dengan para penyelidik untuk mengungkap persoalan tersebut.
Parlemen Tentukan Kelanjutan Jabatan Presiden
Berdasarkan ketentuan hukum Mongolia, pengunduran diri presiden harus mendapat persetujuan 126 anggota Majelis Agung Negara atau parlemen.
Jika parlemen menyetujui pengunduran dirinya, ketua parlemen akan mengambil alih jabatan presiden sementara hingga pemilihan presiden berlangsung dalam waktu empat bulan.
(*)
