BLT Harus Tepat Sasaran, Walau Tak Sepadan dengan Kenaikan BBM
SOROTMATA.ID, SAMARINDA – Bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan pemerintah kepada masyarakat sebagai bantalan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang di sampaikan langsung Presiden beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mempertanyakan apakah BLT tersebut sepadan dengan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
“Jika bantuan diberikan Rp 600 ribu selama 4 bulan, maka per bulan masyarakat mendapatkan Rp 150 ribu. Ini artinya per hari bantuan hanya Rp 5.000 alias goceng,” kata Sani, Rabu (14/9/2022).
Ia menilai bantuan yang diberikan pemerintah jelas terlalu kecil dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pengeluaran untuk transportasi tentu lebih dari segitu per hari,” terangnya.
Jika harga BBM naik 30 persen, pengeluaran harian bisa naik, apalagi di perkotaan.
Selain itu, bantuan sosial (Bansos) juga hanya menyasar orang miskin.
“Bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum di-cover oleh bansos,” kata Sani.
Dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan kepada buruh, menurut Sani ini hanya untuk meredam protes.
“Tidak mungkin uang Rp 150 ribu/bulan akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” pungkasnya dia.
Sani juga mengatakan tak ingin BLT tersebut disalurkan namun tidak tepat sasaran.
“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” ucapnya.
Sani menilai pemberian BLT akan menimbulakn persoalan sinkronisasi data penerima di daerah dan di pusat.
“Keberpihakan pemerintah pusat diuji. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat pemikul beban untuk menstabilkan APBN,” tuturnyanya. (Advertorial)
