NASIONAL

Menaker Minta Penetapan UMK 2027 Utamakan Dialog dan Musyawarah

SOROTMATA.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja mengutamakan dialog dalam pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, kemampuan dunia usaha, serta keberlanjutan lapangan kerja.

Yassierli menyampaikan apresiasi kepada para gubernur dan dewan pengupahan daerah yang telah menyelesaikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2027. Selanjutnya, pemerintah daerah memasuki tahapan pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten/kota.

Dalam keterangannya pada Minggu (22/11/2026), Yassierli menilai proses penetapan upah minimum membutuhkan pertimbangan menyeluruh. Sebab, kebijakan tersebut menyangkut kepentingan pekerja, pengusaha, serta kondisi perekonomian daerah.

“Penetapan upah minimum membutuhkan pertimbangan yang matang karena pemerintah harus mempertemukan berbagai kepentingan, aspirasi, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu, dialog konstruktif dan tanggung jawab seluruh pihak menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan,” ujar Yassierli.

Pembahasan UMK 2027 Perhatikan Kondisi Ekonomi Daerah

Setelah penetapan UMP dan UMSP 2027, pemerintah daerah melanjutkan pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2027.

Yassierli meminta bupati, wali kota, serta dewan pengupahan kabupaten/kota mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan karakteristik perekonomian masing-masing daerah. Menurutnya, penetapan upah tidak cukup hanya memperhatikan kebutuhan pekerja.

Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi. Faktor tersebut mencakup inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, dan kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan bisnisnya.

Pertimbangan tersebut penting agar kebijakan pengupahan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja. Pada saat bersamaan, kebijakan itu juga harus menjaga kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu membangun pembahasan berdasarkan data dan kondisi ekonomi yang relevan. Langkah tersebut dapat membantu seluruh pihak memahami dasar pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.

Menaker Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

Dalam pembahasan UMK 2027, pemerintah menghadapi kepentingan yang perlu mendapat perhatian secara seimbang. Pekerja membutuhkan peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, pengusaha harus menjaga keberlangsungan usaha dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.

Yassierli menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut. Pemerintah tidak ingin penetapan upah justru memunculkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

“Kebijakan pengupahan harus melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut tidak melemahkan daya beli masyarakat maupun menghambat penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Menurut Yassierli, keseimbangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Sebab, kenaikan upah perlu berjalan seiring dengan kemampuan ekonomi dan produktivitas dunia usaha.

Di sisi lain, pemerintah tetap harus memperhatikan tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kebijakan pengupahan perlu memberikan ruang bagi pekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak tanpa mengabaikan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Musyawarah Menjadi Jalan Penyelesaian Perbedaan

Yassierli juga meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah apabila muncul perbedaan pandangan selama pembahasan UMK dan UMSK 2027.

Pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha perlu mencari titik temu melalui dialog. Dengan pendekatan tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi sekaligus mempertimbangkan kepentingan bersama.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan seluruh tahapan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan ekonomi agar keputusan yang diambil tetap relevan dengan kondisi aktual.

Yassierli menilai keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran kenaikan upah minimum. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja, kelangsungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan kebijakan pengupahan harus terlihat dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, mempertahankan keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Karena itu, pembahasan UMK 2027 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.

(Redaksi)

1.066 Tayangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *