DPRD Samarinda Dorong Penanganan Banjir Terpadu
SOROTMATA.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan perlunya langkah penanganan banjir yang menyeluruh dan terintegrasi.
Dorongan ini ditujukan agar masyarakat benar-benar merasakan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah kota.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan bahwa program pengendalian banjir harus dijalankan sesuai dengan sistem yang telah dirancang dalam master plan setiap kawasan.
“Di setiap kawasan itu sebenarnya sudah ada master plan sistem pengendali banjirnya. Jadi satu sistem selesaikan dulu,” ujarnya.
Sistem Terpadu, Bukan Parsial
Rohim menilai penanganan banjir tidak cukup hanya fokus pada pengerukan drainase atau pembangunan infrastruktur tertentu secara terpisah. Pemerintah harus memastikan seluruh elemen dalam sistem pengendali banjir berfungsi secara terpadu.
“Jangan sampai retensinya dibangun tapi outlet dan drainasenya tidak dikerjakan, akhirnya tidak berfungsi,” katanya.
Menurutnya, setiap kawasan rawan banjir memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, penyelesaian komponen pengendalian banjir—mulai dari drainase, kolam retensi, polder, hingga outlet pembuangan air harus dilakukan secara utuh agar sistem dapat bekerja maksimal saat intensitas hujan meningkat.
Optimalisasi Anggaran dan Pengawasan
Selain pembangunan infrastruktur, Rohim juga mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran rutin yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda. Dana tersebut dapat digunakan untuk normalisasi drainase dan pengerukan sedimentasi.
Ia berharap pemerintah kota dapat memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut sehingga persoalan genangan air di sejumlah titik bisa segera diminimalkan.
“Termasuk sedimentasi itu sebenarnya sudah ada anggaran rutin di DPUPR untuk normalisasi dan pengurukan,” tandasnya.
(dprdsmd)
