Banyak Kendaraan Perusahaan di Kaltim Berplat Luar Daerah, Jadi Sorotan DPRD Kaltim
SOROTMATA.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih banyaknya kendaraan operasional berbagai perusahaan yang beroperasi di Kaltim bernomor polisi luar daerah.
Hal ini tentu menjadi perhatian legislatif Benua Etam. Sorotan ini salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur.
Guntur meminta perusahaan di Kaltim agar membalik nama kendaraan ke plat Kalimantan Timur atau KT.
Permintaan ini bukan tanpa alasan, sebab dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kaltim.
Komisi II berpikir bagaimana terus meningkatkan PAD, baik dari sektor lain, pendapatan hasil yang sah juga.
“Terutama ke depannya, bersama teman-teman, akan mengawasi pajak alat berat. Selama ini kan kurang maksimal,” katanya, Senin (9/6/2025).
Politisi PDI-Perjuangan yang duduk di Komisi II ini juga terus bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim agar melakukan kunjungan lapangan dan menelusuri langsung potensi pajak yang belum tergali secara optimal.
“Rencananya kita akan kunjungan lapangan, mencoba memaksimalkan itu. Karena banyak pendapatan, terutama dari alat berat dan yang lainnya, yang belum terdata optimal,” terangnya.
Tak hanya itu, ia turut melihat banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang berplat dari luar daerah, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya), padahal beroperasi di Provinsi Kaltim.
“Kita tentu menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan dengan plat luar daerah, padahal kendaraan itu ada di jalan Kaltim, seharusnya mereka balik nama ke plat KT,” tegasnya.
Ia optimis, kendaraan-kendaraan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur terdaftar resmi di daerah ini, maka pajaknya juga akan masuk ke kas daerah.
Secara otomatis, hal ini penting untuk pembangunan infrastruktur, khususnya terkait perbaikan jalan yang rusak akibat lalu-lintas kendaraan berat.
“Karena itu juga agar bisa memperbaiki jalan, pajak kendaraan bermotor itu manfaatnya ke sana. Jadi kalau mereka balik nama ke KT, itu membantu pembangunan di sini, pemerintah daerah bisa memperbaiki jalan dengan lebih maksimal,” pungkasnya.
(ADV/*)
